Jakarta, MajalahNusantara.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang ia susun merupakan peta jalan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang (15/8/2025).
“Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi nyata visi dan misi saya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang fokus membangun ketangguhan nasional sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa konsep ketangguhan tidak hanya berbicara soal kekuatan militer, tetapi juga mencakup penguatan di sektor pangan, energi, dan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok,” tegasnya.
Sidang yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani dihadiri 473 anggota dewan dari seluruh fraksi. Turut hadir pimpinan lembaga negara, pejabat tinggi, dan jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sejumlah menteri koordinator juga tampak hadir, di antaranya Airlangga Hartarto, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Yusril Ihza Mahendra. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta jajaran menteri teknis lainnya ikut memperkuat barisan. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan kesolidan kabinet dalam mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah.
RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan yang disampaikan menjadi langkah awal pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Prabowo menilai rancangan ini tidak sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas, memperluas kesempatan kerja, menarik investasi, dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi dinamika global.
“Bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan berdiri tegak, tidak gentar menghadapi guncangan ekonomi, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh pelosok negeri,” pungkas Presiden. ***
