Dramaga — Majalahnusantara.id – Pemerintah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2027. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Kantor Kecamatan Dramaga.
Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, S.E., Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, S.H., M.M., Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor H. Wasto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesra, para kepala bidang terkait, unsur Forkopimcam (Danramil dan Kapolsek), para kepala desa se-Kecamatan Dramaga, kader PKK, Ketua MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Fokus Pemberdayaan Masyarakat
Dalam sambutannya, Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, SH. MM menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap,menyelaraskan, dan mengonsolidasikan aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan. Seluruh usulan yang masuk menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Terkait sejumlah usulan yang belum masuk dalam draf perencanaan, Camat Atep memastikan bahwa pembahasan teknis akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian, namun tahun ini hasil Musrenbang Kecamatan Dramaga lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warga.
Camat Dramaga juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati Bogor yang dinilai sebagai bentuk nyata perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan di Kecamatan Dramaga.
Pesan Tegas Wakil Bupati Bogor
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi menekankan pentingnya kekompakan antara kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci terciptanya keamanan desa sekaligus kelancaran pelaksanaan program pemerintah pusat, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
Wabup juga menyoroti pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia meminta para kepala desa untuk lebih aktif menggali potensi pendapatan, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami minta para kepala desa dan stakeholder di bawahnya untuk menggenjot pendapatan dari sektor PBB, agar kebutuhan biaya pembangunan yang mulai dikurangi bisa tetap terpenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong desa agar berani melakukan inovasi guna menciptakan peluang-peluang ekonomi yang dapat menunjang kemandirian desa. Untuk menghindari fitnah dan praduga negatif dari masyarakat, Wabup menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa, termasuk dengan mengumumkan secara terbuka melalui media sosial terkait jumlah anggaran yang diterima dan penggunaannya.
Jangan Alergi dengan Media
Wakil Bupati juga mengingatkan para kepala desa agar tidak alergi terhadap pemberitaan. Ia mengajak pemerintah desa untuk bersinergi dengan media yang profesional sebagai mitra dalam menyampaikan progres pembangunan di desa.
Selain itu, ia menekankan bahwa penataan desa dan kecamatan membutuhkan biaya yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah desa dan kecamatan diminta aktif melakukan pendekatan kepada para pengusaha di wilayah masing-masing agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
