Jakarta, MajalahNusantara.id — Maraknya peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendapat sorotan tajam dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua). Lembaga yang beranggotakan wakil DPR dan DPD RI ini mendesak aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan praktik ilegal yang telah berlangsung lama itu.
Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai menilai penanganan aparat kepolisian cenderung lamban dan terkesan setengah hati. Padahal, Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah sejak lama menyuarakan keresahan masyarakat terkait maraknya peredaran minol tanpa izin resmi.
“Bupati Manokwari, Hermus Indou, sudah melaporkan 53 titik penjualan minol ilegal sejak pertengahan 2025. Namun hingga kini belum ada kebijakan komprehensif yang dijalankan untuk memberantas peredaran minol oplosan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan daerah,” kata Yorrys di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, pembiaran terhadap praktik minol ilegal bukan hanya berdampak pada sisi kesehatan dan keamanan publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum. “Keluhan ini bukan sekadar suara masyarakat, melainkan juga datang dari pimpinan daerah. Polisi seharusnya segera menjawab dengan tindakan nyata, bukan menunggu situasi memburuk,” tegasnya.
Yorrys menekankan pentingnya sinergi antarlembaga daerah, baik Muspida maupun Forkopimda, agar masalah ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ia mengapresiasi langkah Pemda Manokwari yang telah menginisiasi Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan meminta aparat kepolisian mendukung penuh penerapan regulasi tersebut.
“Saya harap perda ini menjadi payung hukum yang benar-benar efektif. Tanpa dukungan aparat, regulasi hanya akan jadi formalitas belaka,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma. Ia menegaskan bahwa pembahasan perda harus melibatkan dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian.
“Perda minol Manokwari harus menghasilkan aturan yang konkret dan dapat dijalankan, bukan sekadar produk hukum yang menimbulkan tafsir beragam. Keterlibatan aparat penting agar regulasi tidak tumpul di lapangan,” tutur Filep.
Senator asal Papua Barat itu menilai sikap solutif Bupati Manokwari patut diapresiasi. Menurutnya, keterbukaan pemerintah daerah dalam mencari solusi harus diimbangi keseriusan aparat dalam menegakkan aturan. “Kritik terhadap kepolisian jangan dipandang negatif, tetapi sebagai upaya memperbaiki keadaan demi kepentingan masyarakat Papua Barat,” katanya menutup pernyataan. ***
