Jakarta, MajalahNusantara.id — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghadirkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat — termasuk jutaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Ia menyebut capaian Kabinet Merah Putih sebagai “kemajuan luar biasa” yang memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan pelindungan dan pemberdayaan PMI sebagai prioritas utama dalam visi besar Asta Cita.
“Satu tahun ini bukan sekadar perjalanan politik, tapi lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Presiden Prabowo telah membuktikan komitmennya dengan kebijakan yang inklusif dan berdampak luas, termasuk bagi para pekerja migran kita,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Mukhtarudin menegaskan, pelindungan terhadap pekerja migran kini bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi telah menjadi bagian strategis dari kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, arah diplomasi Indonesia semakin tegas dalam memastikan kesejahteraan warganya di luar negeri.
“Pelindungan PMI telah menjadi bagian integral dari strategi diplomasi dan pembangunan nasional. Negara kini hadir dari hulu ke hilir — mulai dari penempatan, pemberdayaan, hingga kepulangan pekerja migran,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Kemenlu dan KemenP2MI menjadi bukti nyata bahwa pelindungan PMI bukan hanya retorika, melainkan kebijakan konkret yang melibatkan banyak sektor, mulai dari hukum, ketenagakerjaan, hingga investasi global.
Mukhtarudin memaparkan beberapa capaian strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat dengan tingkat keberhasilan hampir 100 persen.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi dan sumber daya manusia nasional, tapi juga menjadi inspirasi bagi para pekerja migran yang ingin memastikan generasi berikutnya tumbuh sehat dan berpendidikan,” katanya.
Kedua, penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah, dan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 665 ribu orang.
“Dengan meningkatnya kesejahteraan di dalam negeri, kita berharap keputusan untuk menjadi pekerja migran kini bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesiapan dan kompetensi. Itulah mengapa pendidikan vokasi dan pelatihan prakeberangkatan menjadi sangat penting,” ujar Mukhtarudin.
Ketiga, lonjakan investasi nasional yang menembus Rp450 triliun per kuartal dengan pertumbuhan double digit sebesar 13,6 persen.
“Peningkatan investasi ini membuka peluang kemitraan baru bagi tenaga kerja terampil Indonesia, khususnya di sektor energi, industri manufaktur, dan teknologi,” ungkapnya.
Mukhtarudin menambahkan, kebijakan swasembada energi dan reformasi ekonomi nasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo turut menciptakan ekosistem kerja yang lebih stabil dan aman bagi pekerja migran di berbagai negara tujuan, terutama di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.
Kendati mengapresiasi capaian besar pemerintahan, Mukhtarudin tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih dihadapi, seperti insiden 8.000 anak yang terdampak keracunan makanan dalam program MBG. Ia menilai hal itu sebagai pelajaran penting bagi perbaikan berkelanjutan.
“Tidak ada program besar tanpa tantangan. Pemerintahan ini stabil dan terbuka terhadap kritik. Di KemenP2MI, kami terus memperkuat sistem tata kelola, harmonisasi regulasi, dan diplomasi pelindungan yang lebih terukur serta akuntabel,” ujarnya.
Mukhtarudin menegaskan, ke depan KemenP2MI akan fokus pada reformasi tata kelola penempatan tenaga kerja migran dan penguatan sistem One Data Migrant Protection agar setiap pekerja migran mendapatkan jaminan pelindungan yang sama di seluruh dunia.
Bagi Mukhtarudin, pelindungan PMI adalah bagian dari amanat Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. Ia menilai keberpihakan terhadap pekerja migran merupakan cerminan dari prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Asta Cita bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi tentang keberpihakan manusiawi. Pelindungan pekerja migran adalah bagian dari perjuangan itu — memastikan setiap WNI, di manapun berada, mendapat perlakuan adil dan terhormat,” ujarnya menegaskan.
Mukhtarudin optimistis, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah membangun pondasi kokoh bagi tata kelola pelindungan pekerja migran yang lebih sistematis, modern, dan berkeadilan.
“Dengan sinergi, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan, kita melangkah menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya. ***
