Jakarta, MajalahNusantara.id — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyebut majelis taklim sebagai salah satu pilar ketahanan sosial di desa. Menurutnya, keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) berperan penting dalam memperkokoh nilai moral dan spiritual masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman degradasi moral.
“Majelis taklim bukan sekadar tempat mengaji. Ia adalah benteng nilai kebaikan yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan krisis akhlak,” ujar Yandri dalam Muktamar BKMT sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDT dan BKMT di Asrama Haji, Jakarta Timur, Jumat (26/9/2025).
Mendes menekankan, narkoba kini sudah merambah desa dan menyasar berbagai kalangan. “Korban tidak hanya remaja, tapi juga tokoh masyarakat dan kepala desa. Ini alarm serius. Karena itu kerja sama dengan BKMT menjadi sangat strategis,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Ia menambahkan, majelis taklim—yang mayoritas anggotanya perempuan—memiliki kekuatan sosial tersendiri. Sebagai pendidik utama dalam keluarga, para ibu bisa lebih efektif dalam menyampaikan pesan moral dan agama. “Kalau ibu-ibu yang berdakwah, suaranya lebih didengar dan ditaati oleh masyarakat desa,” ujarnya.
Menurut Yandri, dakwah di desa perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia mendorong BKMT menggunakan pendekatan digital, mengedepankan kearifan lokal, dan aktif dalam kegiatan sosial. Dengan cara ini, pesan keagamaan tidak hanya berhenti di ruang pengajian, tetapi juga menjangkau anak-anak muda di media sosial.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah mendukung peran BKMT melalui program nyata di desa, termasuk pembinaan remaja, pemberdayaan perempuan, hingga gerakan melawan narkoba berbasis komunitas. “Kalau bandar narkoba semakin canggih, dakwah kita harus lebih kreatif dan membumi,” kata Yandri.
Dalam acara itu, Mendes Yandri turut didampingi Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT, Tabrani, serta Staf Khusus Menteri, M. Khairul Huda. ***
