Jakarta, MajalahNusantara.id — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto secara resmi membuka serentak 1.000 Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai upaya memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan dukungan pembiayaan melalui Bank Himbara, Kamis (25/9/2025).
Agenda yang digelar secara virtual itu diikuti 1.000 peserta dengan target diperluas ke 20.053 desa mandiri pada tahap berikutnya. Yandri menegaskan, Musdesus perdana ini adalah momentum strategis yang menentukan arah pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi.
“Musdesus ini merupakan pintu gerbang. Apakah koperasi desa berhasil atau tidak, semuanya ditentukan dari proses yang kita mulai hari ini. Karena itu, saya minta kepala desa dan pengurus KDMP betul-betul teliti sebelum mengambil keputusan,” kata Yandri, didampingi Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.
Pemerintah, menurut Yandri, tidak hanya memberi landasan hukum dan teknis, tetapi juga menyertakan dukungan pembiayaan sejak awal pendirian KDMP. Skema ini diharapkan mampu mengurangi potensi kredit macet sekaligus menjaga Dana Desa agar tetap optimal dimanfaatkan untuk program prioritas lainnya.
Ia menekankan, 30 persen pagu Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025 sebaiknya tidak digunakan untuk pengembalian pinjaman. “Jika koperasi sukses tanpa menyentuh dana desa, ekonomi desa akan bergerak lebih cepat. Desa pun akan memperoleh imbal jasa hingga 20 persen dari keuntungan koperasi,” ujarnya.
Imbal jasa tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah agar KDMP mampu menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Senada dengan itu, Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan keberhasilan KDMP dapat dilihat dari sejauh mana koperasi mampu berjalan mandiri tanpa mengandalkan dana desa untuk mengembalikan pinjaman.
“Ini menjadi indikator penting. Jika KDMP bisa mandiri, maka desa akan merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena itu, saya minta kepala desa memastikan mekanisme pengajuan dan pengelolaan koperasi benar-benar transparan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kemenkop UKM, Risa Azmi, memaparkan sistem informasi KDMP. Sistem ini disiapkan agar setiap kepala desa dapat memahami secara jelas tahapan penyusunan proposal bisnis dan pengajuan pembiayaan.
Seluruh ketua koperasi yang mengikuti Musdesus nantinya akan didampingi Bank Himbara di wilayah masing-masing. Pendampingan ini diyakini memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan akses modal, dan memastikan keberlangsungan usaha.
Dengan pembukaan 1.000 Musdesus serentak, pemerintah menargetkan lahirnya desa-desa mandiri yang memiliki ketahanan ekonomi berbasis koperasi. Langkah ini sekaligus diharapkan menjadi jalan keluar dari ketergantungan masyarakat desa terhadap pembiayaan informal yang kerap menjerat.
“Jika koperasi Merah Putih berjalan baik, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam menggerakkan ekonomi nasional dari bawah,” pungkas Yandri. ***
