Jakarta, MajalahNusantara.id — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menilai Kroasia dapat menjadi pasar kerja baru bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Pandangan itu ia sampaikan usai menerima masukan dari Duta Besar RI untuk Kroasia, Suwartini Wirta, yang menyebut kebutuhan tenaga kerja di negara Eropa Timur tersebut semakin mendesak.
Christina mengungkapkan, Kroasia tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja lantaran generasi mudanya lebih memilih bekerja di Eropa Barat. Situasi ini, kata dia, membuka ruang bagi PMI untuk masuk ke sektor-sektor strategis, khususnya pariwisata dan jasa perhotelan, mulai dari spa, restoran, hingga konstruksi.
“Gaji yang ditawarkan berkisar antara 900 hingga 1.400 euro. Lebih menarik lagi, pemberi kerja melalui agensi bersedia menanggung tiket, paspor, visa, hingga dokumen lain yang dibutuhkan pekerja,” ujar Christina saat bertemu Dubes RI untuk Kroasia di kantor KemenP2MI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Berdasarkan data KBRI Zagreb, hingga 2024 jumlah PMI di Kroasia baru mencapai 344 orang. Angka ini jauh tertinggal dibanding Filipina yang sudah menempatkan sekitar 14 ribu warganya di sana. Saat ini, pasar kerja Kroasia lebih banyak diisi tenaga migran asal India, Bangladesh, dan Nepal.
Menurut Christina, meski banyak pekerjaan masih bersifat musiman dengan kontrak enam hingga sembilan bulan, tawaran Kroasia tetap potensial. “Kita harus masuk lebih cepat sebelum pasar ini dikuasai sepenuhnya oleh negara lain,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI akan memanfaatkan momentum Forum Bisnis Eropa Internasional (IEBF) 2025 di Bukares, Rumania, pada akhir September. Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah Indonesia, P3MI (Perusahaan Penempatan PMI), serta sejumlah agensi besar dari Kroasia.
“Pertemuan di IEBF menjadi pintu masuk penting untuk membicarakan detail mekanisme penempatan tenaga kerja,” ujar Christina. Ia menambahkan bahwa forum tersebut juga akan memperkuat diplomasi tenaga kerja Indonesia di kawasan Eropa.
Selain peluang penempatan, pertemuan dengan Dubes Suwartini turut membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kroasia. Christina menekankan, perjanjian kerja sama itu krusial untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi PMI.
“Intinya kami ingin memastikan kalau peluang kerja benar-benar ada, jelas, dan jaminannya bagus. Perlindungan bagi pekerja harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. ***
