13Jakarta, MajalahNusantara.id — Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan bersepakat memperkuat koordinasi untuk mencari solusi atas penumpukan daftar tunggu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di sektor service 2. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan resmi antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Pelaksana Tugas (Plt.) Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-deok di kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, kedua pihak menyoroti dampak perlambatan ekonomi Korea Selatan terhadap penyerapan tenaga kerja asing, terutama di sektor jasa dan restoran.
“Pertumbuhan ekonomi Korea melambat, hanya sekitar satu persen atau bahkan kurang. Dampaknya paling terasa di sektor service industry, termasuk restoran,” ujar Park Soo-deok.
Park menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan ribuan CPMI di sektor service 2 belum bisa diberangkatkan. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Korea memperluas cakupan wilayah dan jenis pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
“Kini penempatan tidak lagi terbatas pada 10 atau 100 kota, tetapi mencakup seluruh kota di Korea. Jenis pekerjaan pun diperluas, bukan hanya asisten dapur, tetapi juga layanan pelanggan seperti waitress,” jelas Park.
Ia menambahkan, sebagian CPMI akan dialihkan ke sektor manufaktur dengan tetap mempertimbangkan standar kompetensi dan kebutuhan industri.
“Untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, kami mengurangi jumlah roster di sektor service dan memindahkan sebagian ke manufaktur. Tahun ini sektor service tidak membuka tambahan baru,” ungkapnya.
Menanggapi langkah tersebut, Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Korea Selatan dalam menjaga kesinambungan program kerja sama tenaga kerja antarnegara.
“Kami menyambut baik langkah Korea yang tetap membuka ruang penempatan. Perluasan sektor service 2 ini akan kami pelajari lebih mendalam sebagai solusi jangka panjang bagi CPMI yang menunggu penempatan,” kata Mukhtarudin.
Ia menegaskan, persoalan roster dan peluang sektor baru akan menjadi agenda penting dalam pertemuan bilateral KemenP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan (Ministry of Employment and Labour / MOEL) yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Isu penumpukan roster dan redistribusi tenaga kerja akan menjadi bahan utama pembahasan kami dengan MOEL,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai bahwa peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan masih terbuka lebar, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.
“Selain service dan manufaktur, sektor konstruksi (visa A7) serta pertanian (visa A8) juga memiliki potensi besar. Kami ingin mendapatkan gambaran kebutuhan tenaga kerja dari pihak Korea agar penyiapan SDM dapat lebih terarah,” ujar Christina.
Christina menambahkan, kerja sama dengan Korea Selatan memiliki nilai strategis yang tidak hanya soal penempatan, tetapi juga perlindungan pekerja.
“Korea Selatan telah menjadi mitra penting Indonesia dalam skema Government to Government (G to G) yang banyak diminati generasi muda. Karena itu, kami ingin memastikan keberlanjutan kerja sama ini tetap terjaga,” katanya.
Ia mengungkapkan, isu tenaga kerja migran juga akan menjadi bagian penting dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Seoul.
“Dalam agenda Presiden ke Korea nanti, isu penempatan dan perlindungan pekerja akan menjadi salah satu fokus pembahasan dengan Menteri Ketenagakerjaan (MOEL),” ujarnya.
Menutup pertemuan, Christina menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas program G to G sebagai skema penempatan yang aman dan terpercaya.
“Meski ada tantangan akibat perlambatan ekonomi, kami optimistis masalah penumpukan ini bisa diselesaikan bersama. Fokus kami tetap pada keberlanjutan program dan peningkatan perlindungan bagi pekerja migran,” tegasnya. ***
