Jakarta, MajalahNusantara.id — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Lembaga Pembelajaran Qiroatil Qur’an Indonesia (LPQQ) untuk menekan angka buta huruf Alquran di desa-desa. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) desa, seiring dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Mendes Yandri menegaskan, membangun desa tidak cukup dengan menghadirkan sarana fisik seperti jalan atau jembatan. Pembangunan harus menyentuh dimensi moral dan spiritual warga. Ia menilai kemampuan membaca Alquran menjadi fondasi penting bagi umat Islam desa agar terhindar dari persoalan sosial, mulai dari narkoba, judi online, hingga pergeseran nilai budaya.
“Alhamdulillah, LPQQ hadir bersinergi dengan Kemendes PDT. Insya Allah, ikhtiar ini akan membuahkan hasil sehingga anak-anak muda, orang tua, laki-laki maupun perempuan bisa membaca Alquran. Itu penting bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga bekal akhirat,” kata Yandri saat menerima audiensi DPP LPQQ di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data Kemendes, 65 persen masyarakat desa di Indonesia masih buta huruf Alquran. Angka tersebut dianggap memprihatinkan karena literasi Alquran diyakini sebagai dasar pembentukan karakter dan perilaku masyarakat.
Karena itu, Kemendes PDT memasukkan program pemberantasan buta huruf Alquran sebagai salah satu prioritas nasional. Program ini diposisikan sejajar dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi desa. Menurut Yandri, keberhasilan pembangunan Indonesia ditentukan oleh kualitas SDM di desa sebagai basis mayoritas penduduk.
“Persoalan serius masyarakat kita adalah aspek kehidupan beragama. Masih banyak anak-anak hingga orang tua yang buta huruf Alquran. Karena itu, pengentasan masalah ini menjadi bagian dari agenda besar pembangunan desa,” jelasnya.
Optimisme juga datang dari Ketua Umum DPP LPQQ, Mahbub Sholeh Zarkasyi, yang menilai kerja sama ini merupakan momentum penting dalam membangun gerakan nasional bebas buta huruf Alquran.
“Target kami jelas, dalam 10 tahun Indonesia bebas buta aksara Alquran. Dengan sinergi Kemendes, kami berharap dalam dua periode kepemimpinan Pak Menteri, angka ini bisa ditekan hingga minimal 75 persen,” ungkap Mahbub.
Sebagai tindak lanjut, Kemendes PDT bersama LPQQ akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada September mendatang. Kesepakatan itu akan memperkuat aspek regulasi sehingga program dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memiliki landasan hukum yang jelas. ***
