Jakarta, MajalahNusantara.id — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersepakat dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) untuk memperkuat pembangunan Indonesia dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Kolaborasi tersebut menegaskan desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan fondasi utama bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto menyatakan, pembangunan desa hanya bisa berjalan efektif jika didukung oleh sinergi lintas sektor. Menurut dia, keterlibatan kementerian, lembaga, hingga pihak swasta menjadi kunci memperluas jangkauan program agar manfaatnya benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kemendes ini bukan superman, tapi superteam. Hampir semua kementerian masuk ke desa. Karena itu, salah satu dari 12 rencana aksi kami adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi agar program lintas K/L berjalan selaras dan tidak tumpang tindih,” kata Yandri saat audiensi dengan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P3N XXVI TA 2025 Lemhanas RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Rencana aksi Kemendes tersebut merupakan penjabaran dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari bawah. Fokus utama meliputi optimalisasi potensi desa, ketahanan pangan, energi, pengelolaan air, hingga pengawasan ketat dana desa. Selama sepuluh tahun terakhir, dana desa yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp680,68 triliun.
Para peserta SSDN Lemhanas menilai desa adalah bantalan penting saat krisis. Jika desa stabil, perekonomian nasional akan lebih tahan menghadapi gejolak global. Sebaliknya, jika desa rapuh, pembangunan nasional secara menyeluruh akan terganggu.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Ketua Kelompok Peserta SSDN P3N XXVI, Husnul Khotimah, menegaskan desa adalah “ujung tombak” kekuatan bangsa.
“Omong kosong bicara Indonesia kuat kalau desa lemah. Desa kuat, Indonesia kuat. Desa yang maju berarti pertahanan negara juga kokoh. Itulah sebabnya Kemendes menjadi harapan besar dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi, desa juga memiliki keunggulan khas seperti adat istiadat, budaya, dan sejarah. Menurut Husnul, keunikan itu dapat menjadi modal sosial untuk mempercepat transformasi desa sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin dan tertinggal.
Kemendes menilai intervensi program lintas kementerian tetap dibutuhkan. Kepala desa bersama warganya harus didorong agar berani melakukan perubahan. Setiap rupiah dana desa wajib digunakan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat dan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut hadir mendampingi Menteri Yandri, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik. Sementara dari Lemhanas hadir sejumlah tenaga ahli dan peserta SSDN, termasuk Umar Fathurrohman, Sedarnawati Yasni, Rizki Maulana, dan Erna Fauziah. ***
