Semarang, MajalahNusantara.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menanggapi desakan ratusan warga Kabupaten Pati yang menggelar aksi besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ia menegaskan, mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah jelas diatur dalam perundang-undangan dan menjadi kewenangan DPRD.
“Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD,” ujar Luthfi usai meninjau kegiatan Cek Kesehatan Gratis di Universitas Diponegoro, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan cara yang tertib dan tidak merugikan kepentingan umum.
“Saya imbau, penyampaian pendapat itu hak warga negara, tetapi tidak bersifat absolut. Tidak boleh dilakukan secara anarkis, tidak memaksakan kehendak, dan harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Luthfi juga mengingatkan Bupati Pati beserta jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk membuka ruang dialog dan menampung aspirasi masyarakat, demi menjaga situasi daerah tetap kondusif.
“Situasi yang kondusif menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga iklim investasi. Saya yakin Pati dan Jawa Tengah mampu, karena budaya tepo sliro dan gotong royong kita tinggi,” kata mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut.
Gelombang protes warga Pati bermula dari kebijakan Pemkab menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kenaikan itu tidak berlaku merata dan sebagian hanya 50 persen, kebijakan tersebut memantik kemarahan publik.
Situasi kian panas setelah pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai arogan, mempersilakan masyarakat berunjuk rasa bahkan hingga 50 ribu orang. Pernyataan ini justru memperkuat tekad warga untuk turun ke jalan.
Rabu siang (13/8/2025), sekitar 1.000 warga memadati Alun-Alun Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten. Massa membawa spanduk dan menggelar aksi donasi unik dengan menumpuk dus-dus air mineral di sepanjang trotoar, sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan daerah.
Ketegangan meningkat saat orasi berlangsung. Sejumlah peserta aksi mulai melempari petugas, yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Massa akhirnya terpencar dan aksi dibubarkan.
Hingga kini, DPRD Pati belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah politik yang akan diambil terkait tuntutan mundur tersebut. Namun, situasi di sekitar pendopo dilaporkan kembali kondusif pada malam harinya. ***
