Jakarta, MajalahNusantara.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara resmi mengukuhkan susunan pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2025-2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Proses pemilihan berlangsung dalam rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan prinsip keterwakilan subwilayah. Agenda tersebut berjalan lancar, demokratis, dan disahkan langsung oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin bersama Wakil Ketua: GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.
“Setelah disepakati di setiap alat kelengkapan, maka ditetapkan susunan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI untuk Tahun Sidang 2025–2026. Apakah dapat disetujui?” tanya Sultan sebelum mengetok palu sidang, disambut serentak jawaban “Setuju!” dari anggota dewan.
Dalam arahannya, Sultan menekankan bahwa pimpinan yang baru dipilih harus bekerja kolektif dan kolegial untuk memperkuat fungsi konstitusional DPD.
“Saya ucapkan selamat bertugas. Jadikan amanah ini sebagai semangat untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah, bukan hanya sekadar posisi struktural,” tegas Sultan.
Ia menambahkan, struktur kepemimpinan yang baru diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan isu-isu strategis, mulai dari ketimpangan fiskal pusat–daerah hingga penguatan legislasi nasional.
Sidang paripurna kali ini juga menandai dimulainya pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026. Dokumen RUU APBN, Nota Keuangan, dan lampiran pendukung dari pemerintah diserahkan kepada Komite IV untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD.
“Pesan yang muncul kuat dari anggota adalah agar pertimbangan DPD memberi sorotan kritis terhadap penurunan dana transfer ke daerah. Ini menyangkut langsung kepentingan pembangunan wilayah,” ungkap Sultan.
Menurutnya, penurunan alokasi fiskal bisa berdampak pada perlambatan pembangunan di daerah. Karena itu, DPD RI berkomitmen memperjuangkan agar daerah mendapatkan porsi yang adil dalam struktur keuangan negara.
Susunan Lengkap Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 :
Komite I
Ketua: Andi Sofyan Hasdam (Kaltim)
Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
Waka II: Bahar Buasan (Babel)
Waka III: Muhdi (Jateng)
Komite II
Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumut)
Waka I: Angelius Wake Kako (NTT)
Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulsel)
Waka III: La Ode Umar Bonte (Sultra)
Komite III
Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat)
Waka I: Dailami Firdaus (DKI Jakarta)
Waka II: Jelita Donal (Sumbar)
Waka III: Erni Daryanti (Kalteng)
Komite IV
Ketua: Ahmad Nawardi (Jatim)
Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
Waka II: Elviana (Jambi)
Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kaltim)
BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah)
Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
Waka II: Abdul Hamid (Riau)
Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)
PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga)
Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
Waka II: Muhammad Rifki Farabi (NTB)
Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)
PPUU (Panitia Perancang Undang-Undang)
Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
Waka II: Sewitri (Riau)
Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)
BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen)
Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
Waka II: Mirah Midadan Fahmid (NTB)
Waka III: Henock Puraro (Papua)
BAP (Badan Akuntabilitas Publik)
Ketua: Ahmad Syauqi (DIY)
Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)
BK (Badan Kehormatan)
Ketua: Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
Waka I: Hilda Manafe (NTT)
Waka II: A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
Waka III: Hasby Yusuf (Maluku Utara)
Kelompok DPD RI di MPR RI
Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
(Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara akan dipilih langsung oleh Ketua Kelompok). ***
