Jakarta, MajalahNusantara.id — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat komitmen untuk mendorong kemandirian desa di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama strategis dengan Bank Dunia, Kemendes menargetkan 15 ribu Desa Maju naik kelas menjadi Desa Mandiri dalam lima tahun ke depan.
Langkah itu menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan status administratif, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal berbasis potensi dan kemandirian masyarakat.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (6/10/2025), guna membahas rencana pendanaan dan mekanisme pendampingan teknis dari Bank Dunia.
“Dari sekitar 23 ribu Desa Maju di Indonesia, kita berkomitmen mendorong 15 ribu di antaranya menjadi Desa Mandiri. Untuk itu, dibutuhkan intervensi program yang terukur dan dukungan lintas lembaga,” kata Yandri usai pertemuan di kantor Bappenas.
Menurut Yandri, kerja sama dengan Bank Dunia merupakan bentuk sinergi global untuk pembangunan akar rumput. Mengingat keterbatasan dana dari APBN, Kemendes PDTT menggandeng mitra internasional guna mempercepat realisasi program.
“Kita butuh dukungan pendanaan besar dan Bank Dunia sudah menyatakan kesiapannya. Namun, kerja sama ini tetap membutuhkan persetujuan dan pengawasan dari Bappenas agar selaras dengan arah pembangunan nasional,” jelas Yandri.
Program bersama Bank Dunia itu direncanakan berjalan selama lima tahun, dimulai awal 2026, dengan nilai pendanaan sekitar US$ 800 juta atau setara Rp13 triliun. Jika dibagi rata, setiap desa akan memperoleh manfaat program sekitar Rp550 juta.
Dana itu akan digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing desa melalui inovasi sektor produktif.
Kerja sama ini tak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Bank Dunia akan memberikan pendampingan teknis bagi desa-desa penerima manfaat agar mampu mengembangkan model pembangunan berkelanjutan.
“Kami ingin desa-desa di Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga ramah lingkungan dan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya,” kata Yandri.
Kemendes juga akan mengembangkan desa tematik dan pusat produksi yang terhubung langsung dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui program ini, desa akan disiapkan sebagai penyedia bahan baku pangan lokal sehingga manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan.
Selain itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu agenda penting untuk memperkuat ekonomi gotong royong di tingkat akar rumput.
“Koperasi desa akan menjadi ujung tombak distribusi dan produksi. Ini bukan hanya soal menaikkan status desa, tapi soal memperkuat daya tahan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Kemendes PDT menegaskan bahwa setiap desa penerima program akan mendapatkan intervensi sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi unggulan lokalnya.
Misalnya, desa dengan potensi pertanian akan difokuskan pada inovasi pangan, sedangkan desa pesisir akan diperkuat di sektor kelautan dan wisata bahari.
Pendekatan adaptif ini diharapkan mampu mempercepat transformasi desa dari ketergantungan menjadi kemandirian.
“Kami tidak ingin program ini seragam. Setiap desa punya jati diri dan potensi unik. Tugas pemerintah adalah memperkuat itu agar desa benar-benar mandiri,” tegas Yandri.
Pertemuan di Bappenas turut dihadiri Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, serta Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo. ***
