BOGOR, MAJALAHNUSANTARA.ID – Dugaan intervensi lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencuat dan memicu sorotan publik. Tokoh aktivis Rizkan HRP menilai maraknya pemberitaan media dan aksi unjuk rasa di ULPBJ menjadi sinyal kuat bahwa ada praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.
Menurut informasi yang beredar, beberapa SKPD disebut diarahkan dalam proses lelang, sehingga pemenang tender diduga sudah diatur dengan restu seseorang berinisial “S”.
“Persoalan ini jangan hanya berhenti pada sosok S. Masyarakat perlu mengetahui siapa aktor intelektual sebenarnya di balik dugaan intervensi tersebut. Logikanya, inisial S tidak mungkin bekerja sendiri. Ada kekuatan besar yang menggerakkan dan memengaruhi pejabat di lingkungan Pemkab Bogor,” tegas Rizkan HRP.
Ia mengingatkan, situasi ini harus segera diantisipasi oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto agar tidak menjadi bumerang yang merugikan citra pemerintah daerah. “Bupati harus segera memerintahkan jajarannya untuk menutup celah permainan oknum. Ini soal marwah birokrasi dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Pendiri FORKOT sekaligus aktivis 98, Agung Dekil, turut menyuarakan hal yang sama. Ia menilai pola intervensi, intimidasi, hingga pembunuhan karakter mengingatkan pada praktik mafia KKN era Orde Baru.
“Di sinilah pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk membongkar jaringan mafia yang merugikan seluruh stakeholder di Kabupaten Bogor. Jangan takut, masyarakat ada di pihak yang benar. Kami, aktivis 98, siap menjadi garda terdepan membersihkan benalu dari pemerintahan,” pungkas Agung. (Red)
