Jakarta, MajalahNusantara.id — Sebanyak 24 negara menyerukan langkah segera untuk mengakhiri bencana kelaparan yang melanda Jalur Gaza, sekaligus membuka akses penuh bagi distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah yang terkepung itu.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu (13/8/2025), para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut menegaskan perlunya perlindungan bagi pasokan bantuan, mulai dari makanan, nutrisi, bahan bakar, air bersih, hingga obat-obatan dan perlengkapan medis.
Mereka juga menekankan bahwa semua bantuan harus dapat disalurkan secara aman dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan itu memperingatkan bahwa persyaratan baru yang diberlakukan otoritas Israel berisiko memaksa organisasi internasional meninggalkan Palestina, sehingga berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berjalan berbulan-bulan.
“Semua pengiriman bantuan dari organisasi internasional harus mendapat persetujuan tanpa hambatan. PBB dan mitra kemanusiaannya wajib memperoleh akses aman dan seluas-luasnya,” bunyi pernyataan tersebut.
Para menteri luar negeri juga mendesak dibukanya seluruh penyeberangan dan jalur transportasi untuk arus bantuan, serta mencegah penggunaan kekuatan militer di titik-titik distribusi. Perlindungan bagi warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan tenaga medis menjadi tuntutan utama.
Dokumen ini ditandatangani oleh Australia, Belgia, Kanada, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Islandia, Irlandia, Jepang, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Portugal, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Selain itu, tiga pejabat senior Uni Eropa turut membubuhkan tanda tangan mereka.
Seruan ini muncul di tengah laporan PBB yang menyebut tingkat kelaparan di Gaza telah mencapai kategori “darurat” dan mengancam keselamatan jutaan warga. Organisasi kemanusiaan internasional menilai, tanpa intervensi segera, krisis ini dapat berubah menjadi bencana kelaparan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. (Sumber: Saudi Press Agency) ***
